JAKARTA – Minister Counselor of Australian Embassy Fleur Davies mengapresiasi rencana Pemerintah Indonesia terkait formulasi Dana Desa, di mana desa tertinggal dan desa dengan penduduk miskin tertinggi akan mendapatkan jumlah alokasi Dana Desa terbanyak.
“Kami sangat menyambut baik rencana baik pemerintah untuk meninjau ulang pembagian uang di desa. Di mana desa-desa berpenduduk miskin di daerah tertinggal akan mendapatkan (Dana Desa) yang lebih besar,” ujar Davies dalam Village Development Forum (VDF) 2017 di, Jakarta, Kamis (24/8/2017) lalu.
Ia mengatakan, sebagai negara yang masuk dalam G-20 (20 Kelompok Ekonomi Utama), Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, Davies meyakini dengan adanya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Indonesia dapat semakin cepat menanggulangi kemiskinan, terutama di perdesaan.
“Namun tentu saja akan menghadapi tantangan dalam upaya (menanggulangi kemiskinan) ini. Di antaranya transparansi dan akuntabilitas. Dan kami sangat mendukung upaya Indonesia dalam hal penguatan penggunaan Dana Desa,” tambah Davies.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menjelaskan, pemerintah memang berencana untuk mengubah formulasi pembagian Dana Desa.
Dari yang semula menggunakan formula 90:10, yaitu 90 persen total dari Dana Desa dibagi rata ke seluruh desa dan 10 persen sisanya dibagikan berdasarkan empat variabel (jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi kemiskinan, dan geografis), maka untuk tahun 2018 formulanya akan diubah menjadi 80:20.
“Tipe-tipe desa ini kan variatif, ada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dua kategori ini akan mendapatkan (Dana Desa) lebih dibandingkan desa maju dan berkembang. Hitungannya 80:20,” terang Sanusi.
Ia mengakui, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia didominasi oleh wilayah timur yang mencapai hampir 60 persen. Sementara, desa maju dan berkembang cenderung lebih banyak di wilayah pulau Jawa. “Desa mandiri akan cukup berkurang Dana Desanya karena mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan desa secara ekonomi,” tambahnya.
Terkait VDF, Sanusi menilai pentingnya berbagi informasi dan pengalaman antarnegara untuk menemukan format pembangunan desa dengan tepat. Untuk itu, dalam VDF yang digelar pertama kali di Indonesia ini, Ia berharap semua negara yang terlibat dapat saling belajar dan membedah konsep-konsep yang bisa dikembangkan untuk desa.
“Kami catat juga ada belasan negara ketika mereka diundang dan mau, karena mereka ingin belajar juga terkait pengelolaan dana yang sangat besar terhadap desa,” katanya.
Di sisi lain, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dalam forum tersebut juga mengungkapkan kekagetannya saat desa di Indonesia ternyata mampu mengelola dananya secara mandiri.
Menteri Eko menceritakan, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana pemerintah pertama kali menggulirkan Dana Desa di tahun 2015, yakni Rp20 trilun, dana tersebut hanya berhasil terserap sebanyak 82 persen. Namun pada tahun 2016 ketika dana desa dinaikkan menjadi Rp46,9 trilun, serapan dana desa justru naik menjadi 97 persen.
“Tahun 2016 kami terkejut. Ternyata desa bisa belajar. Tahun 2016 bahkan desa mampu membangun 66.000 kilometer jalan, 77.000 toilet, 38.000 unit penahan longsor, ribuan pasar desa, dan sebagainya,” jelasnya.
Untuk itu, Menteri Eko berharap dalam forum ini semua negara bisa saling berbagi dan saling membantu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan di desa.
“Karena kita tahu bahwa sekarang di era modern ini arus komunikasi sangat mudah,” katanya.
VDF 2017 sendiri adalah merupakan yang pertama di Indonesia dengan melibatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, seperti Venezuela, Pakistan, Bangladesh, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan Filipina, serta lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun lembaga mitra pembangunan. (des)
Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pembangunan-desa/310055-australia-puji-formula-pembagian-dana-desa
