Pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pembangunan di pedesaan dinilai mampu mengurangi laju urbanisasi. Sebab, tidak hanya untuk membangun infrastruktur, DD juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan.
“Kota-kota besar sudah sangat padat. Jika tidak punya keterampilan, tidak seindah yang dibayangkan. Gunakan Dana Desa untuk bangun desa,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, di Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Peningkatan sumber daya ekonomi di pedesaan, menurutnya, menjadi jawaban untuk mengatasi derasnya perpindahan warga desa ke kota. Ia pun menekankan pentingnya implementasi empat program prioritas pembangunan desa, sebagai upaya akselerasi pembangunan pedesaan.
“Tahun ini pemerintah fokus pada empat program prioritas untuk kurangi laju urbanisasi. Keempatnya yaitu menentukan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat embung air desa, dan membuat sarana olahraga desa,” lanjutnya.
Menurut Menteri Eko, program Prukades akan menciptakan klasterisasi produk unggulan desa hingga mendorong peningkatan skala produksi. Dengan demikian, pengusaha pascapanen termotivasi masuk ke desa.
Ia mencontohkan wilayah Telang di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah fokus pada pengembangan padi, sehingga BULOG pun berinvestasi untuk penyediaan sarana pengeringan padi di sana.
“Optimalisasi peran BUMDes juga akan hasilkan lapangan kerja. Salah satunya yang kini terus dikembangkan yakni pengelolaan Desa Wisata. Dengan membangun infrastruktur wisata dan homestay, tentu itu akan memberikan pekerjaan untuk masyarakat desa juga,” ujar Menteri Eko
Untuk terus menekan arus urbanisasi, Ia meminta agar empat program prioritas pembangunan desa tersebut terus disosialisasikan, di mana perlu adanya keterlibatan Gubernur, Bupati, hingga media massa.
“Tidak hanya sosialisasi, pengawasan penggunaan Dana Desa pun juga memerlukan keterlibatan semua pihak, utamanya masyarakat,” kata Menteri Eko.
Sebelumnya, Menteri Eko mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kepedulian Sosial dari Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta, yakni penghargaan yang diberikan karena program Kemendes PDTT dinilai mampu berkontribusi mengurangi urbanisasi ke DKI Jakarta.
Data mencatat laju urbanisasi Indonesia per tahun mencapai 4%. Diperkirakan pada tahun 2025, 68% penduduk Indonesia berada di perkotaan. Bahkan pada tahun 2050, 85% penduduk diprediksi tinggal di perkotaan.
Untuk meredam ketimpangan tersebut, sejak tahun 2015 lalu pemerintah telah menyalurkan DD untuk mendukung akselerasi pembangunan di pedesaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan desa-kota. (des)
