Presiden RI Joko Widodo berpesan kepada seluruh industri jasa keuangan mengenai dana desa yang memiliki dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di perdesaan.
“Dana desa ini besar sekali kalau pengelolaannya turut didampingi industri-industri keuangan. Maka, uang itu tidak kembali lagi ke Jakarta, ini akan memberikan dampak daya beli, dampak kesejahteraan, dampak ekonomi di desa yang sangat besar sekali,” kata Jokowi dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta pada Kamis (18/1).
Presiden juga berpesan agar dana desa tersebut digunakan untuk infrastruktur yang padat karya seperti jalan maupun irigasi. Selain itu juga digunakan untuk pembelian material yang ada di desa.
“Jadi, uang itu akan muter terus. Disimpan di industri jasa keuangan di daerah, di BPR sehingga uang akan muter terus di situ. Kita ingin yang kecil-kecil ini juga meloncat naik. Ini yang akan terus kita koneksikan agar kita tidak lupa pada yang di desa, pada usaha mikro yang di kampung ataupun di desa,” ujarnya.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan dengan mengarahkan penggunaan dana desa melalui empat program prioritas yang dilakukan secara swakelola dan padat karya.
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendes PDTT Bonivasius Prasetya menyampaikan bahwa berdasarkan SKB 4 menteri alokasi anggaran dana desa pada 2018 tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp 60 triliun yang akan disebar ke seluruh desa. Dari anggaran sebesar itu, proyek dari dana desa wajib dilakukan secara swakelola dan wajib dikeluarkan anggaran sebesar 30 persen untuk upah masyarakat.
“Jadi, dana desa dilakukan secara swakelola dengan mempekerjakan masyarakat desa dan tidak menggunakan kontraktor. Dan sudah tidak melanggar aturan lagi karena aturan LKPP sudah dilakukan perubahan yang dikecualikan yakni pada proyek yang menggunakan dana desa dilakukan secara swakelola dengan tidak menggunakan kontraktor,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri acara pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan acara pertemuan tahunan tersebut, Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan kepada tiga tokoh insipirator yang dianggap berjasa dalam pengembangan inklusi keuangan. Ketiga tokoh tersebut yakni Mohammad Nadjikh dari Gresik Jawa Timur yang telah mengembangkan klaster perikanan, Kepala Desa Langgonsari, Banyumas Rasin yang telah mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Mochammad Syaihul yang telah pengembangan bank wakaf mikro.
Nadjikh telah menginspirasi komunitas nelayan di Indonesia untuk menjadi enterpreneur sukses pada bidang perikanan dan pengolahan hasil laut dengan mendirikan usaha pada tahun 1994. Dari usahanya, Nadjikh mengelola 125. OOO nelayan, 600 UMKM (pengepul) dan menampung sekitar 14.000 karyawan.
Nadjikh memilih untuk tidak melebarkan bisnisnya pada usaha penangkapan ikan menggunakan kapal-kapal besar modern dengan tujuan mendukung nelayan tradisional, memutus rantai kemiskinan nelayan dan ketergantungan terhadap tengkulak.
Sementara itu, Rasim yang menjabat sebagai Kepala Desa Langgongsari, Banyumas dalam meningkatkan ekonomi pedesaan, Rasim mengalokasikan lebih dari 90% Dana Desa tahun 2017 yang diterima untuk mendukung BUMDes dalam melanjutkan pembangunan Taman Mini Revolusi Mental.
Dana tersebut digunakan untuk penanaman bibit durian Bawor, membuat underpass lokasi agrowisata, bibit kelapa, petai, tempat pengolahan gula, biogas, kandang sapi dan lain-lain.
Usaha yang dikelola BUMDes Bulak Barokah tersebut merupakan kiprah yang pertama menggunakan Teknologi Informasi (TI) serta menjadi daya tarik para investor.
Selain itu, Mochammad Syaihul Izzat asal kediri ini adalah tokoh inspirator inklusi Keuangan pada bidang Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Syaihul adalah Ketua Pengurus LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo, satu dari sepuluh LMK Syariah tahap awal program pemberdayaan masyarakat melalui Pendirian LKMS di sekitar pesantren.
Sumber : http://kemendesa.go.id/view/detil/2301/industri-jasa-keuangan-diminta-aktif-dampingi-dana-desa
