“Saya ini ketua BPD. Kalo tidak mau ikuti saya, silahkan keluar,” kata Muhammad Masyhur, Ketua BPD Desa Laren, Kec Laren, Lamongan, pada sesi kisah keberhasilan BUMDesa di Malang, Rabu (30/8).
Ratusan Pendamping, Bappeda, Dinas PMD dan Camat se-Jawa Timur yang hadir dalam forum Rakor P3MD Provinsi Jawa Timur mendengarkan pemaparan Masyhur dengan antusias.
“Saya liat program WSLIC yang ada di Laren gak beres, terjadi defisit, jadi saya evaluasi. Saya selaku ketua BPD Laren, sedikit arogan saat itu,” tuturnya.
Arogansi Masyhur terjadi, lantaran program WSLIC yang dikelola sejak 2007, bukan malah berkembang. Alih-alih omset bertambah, justru minus setiap tahunnya yang terjadi.
Betapa tidak. Sejak menghasilkan laba tiga jutaan pada awal berdiri pada 2007 silam, WSLIC mengalami penurunan secara drastis pada tahun berikutnya hingga satu jutaan. Bahkan secara berturut-turut, WSLIC minus hingga satu juta lebih pada 2013.
“Tahun 2014, WSLIC minus tujuh ratus ribuan,” ucapnya.
Arogansi ketua BPD kala mengevaluasi program WSLIC pun memakan korban. Ketua WSLIC pertama, yang tidak mau dengan perubahan, juga tak mau mendengar arahan Ketua BPD Laren, diberhentikan. Bahkan, juru tagihnya pun, nyaris diberhentikan lantaran bekerja tak sesuai arahan Ketua BPD.
Masyhur, yang juga Ketua PC Ansor Lamongan mengisahkan, selama ini desanya sulit mendapatkan bantuan, seperti Jasmas maupun program lainnya.
“Tapi Alhamdulillah, kami dapat Dana Desa. Dana Desa pertama kali kita prioritaskan untuk pengembangan air desa. Padahal desa lainnya banyak yang menggunakan Dana Desa untuk sarpras”, ungkapnya.
Sejak mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 50 juta pada 2015, Masyhur mengarahkan untuk mengelola WSLIC secara profesional. Demikian pula setelah mendapat suntikan modal sebesar Rp 30 juta pada 2016, Masyhur mengarahkan untuk menata sistem kerja WSLIC hingga menjadi lebih baik. Tak hanya itu, embrio BUMDesa Laren ini pun menjelma menjadi salah satu BUMDesa yang bisa menjadi rujukan pegiat desa dalam mempelajari tata-kelola BUMDesa.
“Sekarang sudah bagus. Sistemnya sudah online. Menggunakan barcode, menggunakan email. Beli obat juga sudah sesuai. Jadi tidak ada kebocoran lagi,” ungkap Masyhur dengan semangat.
Perbaikan manajemen di tubuh WSLIC berlanjut. Sesuai arahan Ketua BPD, pencatatan meteran yang biasa ditulis tangan dan bisa dikarang, diubah secara online.
“Setelah registrasi dan cetak barcode, kita tempel di depan rumah-rumah pelanggan. Tiap tanggal 10, petugas keliling. Foto barcode. Simpan. Lalu bagian keuangan mencetaknya. Tanggal 15-25 keliling kampung untuk melakukan penagihan”, kata Masyhur.
WSLIC Desa Laren, yang kini sudah menjadi BUMDesa Jaya Abadi ini, mengelola air desa dengan metode tersendiri.
“Kita pernah studi banding ke PDAM Lamongan. Mesin pencampur obatnya ganti mesin 6 bulan sekali. Setelah itu ganti baru. Padahal kita tidak. Tandon kita taruk di atas. Obat kita campur di atas. Jadi gak perlu pendorong,” jelasnya.
Masyhur menuturkan, dengan jumlah pelanggan 845 orang, BUMDesa yang dikelola oleh 9 orang ini memiliki penghasilan tahun 2016 mencapai 240 juta.
“Laba kotor Rp 140 juta. Laba bersih Rp 36 juta. Itu tarifnya Rp 1.500/M3. Ada rumah yang setiap bulannya membayar Rp 10 ribu. Tapi banyak juga toko dan pabrik yang setiap bulannya membayar 1 juta lebih,” ungkap Masyhur.
Masyhur mengatakan, BUMDesa bisa saja mendapatkan 500 juta setahun, tapi dirinya selaku BPD tak ingin hanya mengambil untung dari usaha yang dikelola BUMDesa. Karena menurutnya, bisnis air merupakan bagian dari pelayanan sosial yang harus dirasakan oleh masyarakat.
Mantan aktivis PMII Malang ini mengatakan, air itu harus dikelola dengan baik.
“Banyak desa yg main-main. Ada yg air di desanya di swastakan. Jangan sampe air desa tidak diurus. Apalagi dimatikan. Itu dzolim,” ucapnya dengan nada berapi-api.
Kini, gaji petugas yang awalnya hanya Rp 300 ribu menjadi Rp 900 ribu. Yang menerima Rp 200 ribu menjadi Rp 600 ribu. Bahkan, penjaga yang menerima upah Rp 300 ribu bertambah menjadi Rp 600 ribu. Juru tagih yang awalnya Rp 600 ribu meningkat menjadi Rp 1.200 ribu.
Masyhur juga menuturkan, ke depan, BUMDesa akan mengembangkan jaringan ini seperti PLN.
Pengembangan yang akan dilakukan, lanjutnya, adalah membuat genset. Itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga jika ada pemadaman listrik, unit-unit usaha di desa masih bisa beroperasi.
Tak hanya itu saja. Pengembangan BUMDesa juga akan dilakukan dengan membuat jalur pemadam kebakaran.
“Ini bisa jadi satu-satunya di Lamongan. Karena di desa ada pasar. Pertokoan. Tinggal buka titik-titik untuk pemadam kebakaran”, ucap Masyhur.
Dengan perbaikan manajemen, BUMDesa Jaya Abadi bisa memberikan pemasukan pada kas Desa Laren sebesar 50 % dari perolehan laba setiap bulannya.
“Rata-rata setiap bulan, kami mendapatkan Rp 23 juta. Jika biaya operasional Rp 10 juta, maka laba bersihnya Rp 13 juta. Nah, 50% nya itu diberikan kepada Desa. Itu komitmen BUMDesa,” ucapnya, disambut gemuruh tepuk tangan peserta.
Masyhur mengaku, dalam musyawarah desa (Musdes) RKP Desa 2017 ini, BUMDesa sudah tak mau lagi menerima support Dana Desa. Itu dilakukan lantaran BUMDesa merasa sudah mampu membiayai kebutuhan biaya operasional.
Masyhur bangga dengan apa yang pernah dilakukan di awal pengelolaan WSLIC hingga berkembang menjadi BUMDesa Jaya Abadi. Itu lantaran, anak-anak SMK Wahid Hasyim yang ada di kampungnya, bisa digerakkan untuk mengelola sistem dan membuat aplikasi online untuk BUMDesa.
Masyhur pun optimis, jika setiap desa bisa mengembangkan BUMDesanya, maka anak muda di kampung, akan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa harus menjadi TKI. (Andiono)
