Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) diarahkan juga untuk membantu pemerintah dalam mengurangi ketimpangan di Indonesia.
Menurut Menteri Eko, tanpa disadari Indonesia yang telah 72 tahun merdeka setelah terjajah selama 350 tahun ini, kini mampu menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi nomor 16 hingga 15 dunia. Diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi nomor 9 dunia, dan menjadi nomor 4 dunia pada tahun 2050, mengalahkan Jepang.
“Diperkirakan Nomor 1 Cina, Nomor 2 Amerika, Nomor 3 India, dan Nomor 4 Indonesia. Semua itu hanya akan menjadi mimpi belaka kalau kita tidak mengurangi kesenjangan,” ujarnya saat menghadiri sebuah penghargaan CSR di Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Terkait itu, lanjut Menteri Eko, perusahaan harus terlebih dulu mencari tahu CSR model apa yang ingin diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, kekurangan mendasar di Indonesia saat ini ada pada sektor pendidikan. Selain itu, Ia juga berharap agar CSR juga dapat membantu pada sektor lain, seperti halnya sektor vokasional.
Mayoritas kepala desa di Indonesia, kata dia, hanya tamatan SD dan SMP. Hal tersebut adalah refleksi dari sebanyak 60 persen jumlah angkatan kerja di Indonesia yang saat ini adalah lulusan SD dan SMP.
“UMP kita setiap tahun naik, setiap 5 tahun double. Kalau misalkan UMP Jakarta Rp3,5 juta, akan menjadi Rp7 juta, 10 tahun lagi akan jadi Rp15 juta, 15 tahun lagi akan menjadi Rp30 juta. Kalau angkatan kerja kita Cuma SD dan SMP, tidak mungkin kita bisa membangun negara ini dengan UMP yang tinggi,” terang Menteri Eko.
Untuk itu, Ia mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah memberikan CSR-nya untuk membantu mengurangi ketimpangan. Ia berharap, acara penghargaan CSR seperti ini dapat merangsang perusahaan-perusahaan untuk berlomba-lomba mengelola CSR dengan baik, bahkan terpacu untuk membantu desa-desa di Indonesia.
“Ada salah satu perusahaan yang membantu pelatihan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) membuat pupuk kompos dari kelapa sawit. Setelah mendapatkan pelatihan selama 6 bulan, BUMDes tersebut mampu menghasilkan 1.000 ton kompos per tahun, kemudian dibeli oleh perusahaan tersebut. Tahun lalu memperoleh keuntungan Rp3 Miliar dan membayar pajak Rp1 Miliar,” ungkap Menteri Eko mencontokan. (des)
Sumber: https://jpp.go.id/nasional/pembangunan-desa/315649-menteri-eko-minta-program-csr-diarahkan-bantu-kurangi-ketimpangan
